Perubahan mendasar dalam sistem distribusi gas LPG 3kg di Indonesia, yang
awalnya dilakukan oleh pengecer menjadi sistem sub-pangkalan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi penyalahgunaan dan ketimpangan harga, serta memastikan ketersediaan yang lebih merata dan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Sebelumnya, LPG 3kg di distribusikan melalui pengecer yang sering kali menjual dengan harga lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan gas dengan harga yang terjangkau. Ucap Arman Alwi Politisi Muda yg berlatar Antropologi itu.

 

Disisi lain menurut Arman Alwi kemungkinan dilapangan kuat dugaan Praktik pengecer yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemerintah mengambil langkah dan menciptakan Sistem Sub Pangkalan, jangan2 ini strategi pemerintah untuk mendeteksi sekaligus mengidentifikasi mafia2 Gas subsidi dengan munculnya selalu soal distribusi yang tidak efisien.

 

Transformasi ke Konsep "Sub Pangkalan" adalah langkah strategis yang menggantikan peran pengecer dengan pengelolaan distribusi yang lebih terstruktur. Sub Pangkalan berfungsi sebagai titik distribusi yang langsung menghubungkan Pangkalan (titik utama distribusi LPG) dengan konsumen akhir.

 

Tanpa melalui banyak perantara. Dalam kebijakan Pak Bahlili Lahadaliah Selaku Menteri ESDM, sub-pangkalan bertanggung jawab untuk memastikan penyaluran LPG 3kg tepat sasaran, pada harga yang sudah disubsidi dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

 

Manfaat Utama dari Sub Pangkalan yaitu Stabilitas Harga Dengan menggantikan nama pengecer menjadi sub pangkalan, harga LPG 3kg bisa lebih terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Harga yang dijual di sub-pangkalan dapat lebih stabil, mengurangi praktik mark-up oleh pengecer yang seringkali merugikan konsumen atau masyarakta yg miskin pengetahuan.

 

Manfaat yg kedua Efisiensi dalam pendistribusian LPG 3Kg itu, lebih terorganisir dan terpantau serta mengurangi pemborosan dalam proses penyalurannya yg bisa saja itu menjadi landasan seorang pengecer untuk mark up harga. 

 

Dengan sub-pangkalan yg diterapkan oleh menteri ESDM, pemerintah dapat mengontrol alur distribusi dengan lebih efektif, memastikan gas sampai ke konsumen dengan harga dan kualitas yang dijamin oleh Negara melalui kebijakan Presidan, Wakil Presiden yg kemudian diterjemahkan lewat sistem Sub Pangkalan oleh Kementerian ESDM.

 

Manfaat yg ketiga mengurangan Ketimpangan Sosial, Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan LPG 3kg lebih mudah diakses oleh kalangan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan rumah tangga dan ativitas sehari-hari mereka.

 

Yg ke empat Aksesibilitas: Dengan sub-pangkalan, gas lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang selama ini mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG 3Kg dengan harga yang wajar.

 

Tentu setiap kebijakan, diawal penerapannya akan menemukan tantangan sebagai bentuk protes kekagetan berfikir dan asupan narasi baru serta opini yg kadang2 tidak ilmiah (Kuantitatif dan Kualitatif) dalam alam pemikiran yg banal. Seloroh Arman Alwi.