Kabargolkar.com - Polemik investasi pertambangan di Pulau Wawonii telah menimbulkan ketidakpastian
pelayanan publik dan ketidakadilan bagi semua pihak (rakyat/investor), hingga detik ini berdampak kepada keresahan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Bahkan persoalan ini sudah sampai di pemerintah pusat yang memiliki kewajiban hukum dan sebagai pelayan publik juga aparatur penyelenggaraan negara yang baik dan semua pihak tentu berharap besar akan solusi yang seadil adilnya.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pertambangan Indonesia telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar segera meninjau kembali IUP GKP yang ada di Wilayah Pulau kecil dan wilayah pesisir yang saat ini menimbulkan gejolak pro kontra.

Sekretaris Jenderal DPN MPI yang juga putera Daerah Wawonii, Tayeb Demara meyerukan kepada semua pihak agar mengedepenkan cara cara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan sosial yang terjadi di Pulau Wawonii.

''Dalam kapasitas anak daerah saya berpendapat lain dengan teman teman bahkan mungkin mayoritas keluarga besar yang ada di Pulau wawonii. Pulau ini sangat tidak pantas untuk dilakukan produksi pertambangan Mineral maupun Logam atau Non Logam. Dasarnya pulau ini masih banyak memiliki hasil dan sumber daya alam lainnya yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam capaian kemakmuran secara ekonomi, namun sebagai warga negara yang baik saya juga mendukung pemerintah jika memang harus melakukan investasi industri pertambangan dengan catatannya adalah hadirkan semangat Nawacita di Pulau Wawonii. Dan kepada semua pihak agar mengedepenkan cara cara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan sosial yang terjadi di Pulau Wawonii,'' Ungkap Tayeb Demara dalam siaran persnya, Rabu (23/3/22) sore.

Masih dalam uraiannya, Tayeb Demara meyinggung perihal membangun Indonesia dari pinggiran Kampung dan dahulukan anak Kampung itu sendiri agar semangat memiliki bersama atas bumi dan air Indoensia hadir ditengah keluarga masyarakat Wawonii.

''Sebagai salah satu deklarator kabupaten Konawe kepulaun tentu berkewajiban mengawal dan menginturupsi segala proses pembangunan dan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di kabupaten Konawe kepulauan. Dan saya berpesan kepada seluruh masyarakat Wawonii agar tidak terpancing atas isu apapun yang akan memecah belah persaudaraan kita, mari kita membangun Indonesia dari pinggiran Kampung dan dahulukan anak Kampung itu sendiri agar semangat memiliki bersama atas bumi dan air Indoensia hadir ditengah keluarga masyarakat Wawonii,'' Tegasnya.

Menutup keterangannya, Kader Muda Partai Golkar ini memberikan solusi dari dampak investasi perusahaan tambang yang saat ini sedang melakukan eksplorasi.

''Karena dampak investasi itu dua hal, yaitu diuntungkan atau dirugikan. Hal ini sangat sensitif atas dialog like disliked maka dari ini saya pertegas bahwa kewajiban MPI sebagai lembaga adalah memberikan edukasi, advokasi dan pedampingan kepada masyarakat hingga pemahaman soal industri pertambangan adalah nyata,tertata dan terukur dalam menjemput peradaban Energi Baru Terbarukan yang saat ini Dunia Internasional sedang sibuk menjawab kebutuhannya