kabargolkar.com, BOJONEGORO - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur mendukung wacana dana abadi karena bisa menjadi opsi untuk mengatasi tingginya besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Dana Abadi juga sebagai investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mengatakan, bahwa pihaknya mendukung digulirkannya wacana dana abadi sebagai solusi atas tingginya Silpa APBD. Menurut Sigit, setidaknya terdapat dua alasan yang memungkinkan dana abadi bisa sebagai solusi.

"Pertama, dana abadi sebagai solusi ketersedian dana bilamana minyak sudah habis. Yang kedua, memberi jaminan pembiayaan bidang pendidikan untuk anak cucu kita," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Jum'at (25/03/2022).

Sigit menambahkan, Fraksi Golkar juga mendukung dibahasnya kembali Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Dana Abadi. Mengingat pada tahun 2016 silam, saat itu ia merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda Dana Abadi Migas.

"Oleh karena itu, kami mendukung bila mana dana abadi digulirkan lagi. Karena semangat dari Dana Abadi dulu dan sekarang saya rasa sama, untuk kepentingan jangka panjang. Apalagi sekarang ini sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD sebagai payung hukumnya," jelas pria yang pernah menjabat Kepala Desa Ngraseh, Kecamamatan Dander itu.

Dana abadi itu, menurut hemat Sigit, sebaiknya dikelola oleh lembaga khusus bentukan daerah, sehingga diharapkan bisa sangat terjaga keabadianya. Sebagaimana LPDP (Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan) yang digunakan memberi bea siswa pendidikan ke luar negeri.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Komisi B ini meyakini, jika dana penyediaan bisa dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, akan sangat mendapat dukungan dari masyarakat. Karena yang disimpan hanya dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dimana hakekatnya lebih kepada hak masyarakat Bojonegoro.

"Mengingat APBD kita sampai 10 tahun kedepan masih tinggi karena DBH Migas, kami akan komunikasi lintas fraksi nanti, agar terwujud. Untuk kepentingan jangka panjang masyarakat kita," ujarnya.

"Karena DBH Migas ini kan seratus persen haknya masyarakat Bojonegoro," tandas Sigit.