Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan terkait kuota haji 2022 akan terus berkonsolidasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Diharapkan dapat diumumkan pada 20-21 Maret 2022.

"Kuota haji masih dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Kami targetkan bahwa pada 20-21 ini sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi, kepastiannya berapa kuota yang diberikan untuk jamaah haji Indonesia. Kita berharap kuotanya normal," ujar Ace Hasan Syadzily, Rabu (16/3/2022) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Ia menambahkan, untuk memastikan perihal kuota haji tahun ini perwakilan dari Kementerian Agama akan kembali terbang ke Arab Saudi untuk membicarakan hal tersebut.

"Kami dapatkan info bahwa pemerintah Arab Saudi akan adakan muktamar haji. Nanti akan mengundang salah satunya Menteri Agama RI. Mudah-mudahan dalam pertemuan tersebut, sudah diputuskan berapa kepastian soal penyelenggara haji selain kuota yang dibutuhkan, hal-hal teknis yang disepakati antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia," ujar Ace Hasan Syadzily.

Sebagaimana diketahui, Komisi 8 DPR meminta Kementerian Agama dan stakeholder terkait mengkaji besaran biaya haji 2022 Rp45 juta menjadi lebih efisien.

"Dalam rapat panja biaya penyelenggaraan haji tahun ini kita mendalami perkembangan baru dari pemerintah Arab Saudi yang menyebutkan adanya pelonggaran protokol, terutama karantina, dan tidak adanya PCR," kata Ace Hasan.

Ia menuturkan, pihak terkait harus menyesuaikan hal tersebut karena terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan jamaah untuk haji 2022.

"Pemerintah pada awalnya melalui Kementerian Agama RI mengusulkan Rp45 juta per jamaah, kemudian menurunkan menjadi Rp42 juta," kata Ace Hasan Syadzily.

Komisi VIII DPR disebutkannya terus berupaya mendorong agar besaran biaya haji dapat ditekan seminimal mungkin disesuaikan dengan pelonggaran yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

"Memang cukup signifikan penurunan tersebut, namun harus didalami, karena komponen-komponen yg lain akan kami undang seperti misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan menyangkut biaya tiket penerbangan yang akan kami pastikan se-efisien mungkin," pungkas Ace Hasan Syadzily. (okezone.com)