Hukum, HAM, dan Keamanan ini menerangkan, dengan dukungan parlemen Indonesia, Presiden Joko Widodo juga sudah meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 (Indonesia Green Taxonomy 1.0) yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang telah memiliki standar nasional sektor ekonomi hijau.

"Dari kajian Bank Indonesia berdasarkan penghitungan menggunakan metode Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR), Indonesia bisa mendapatkan banyak manfaat jika transisi Ekonomi Hijau serta sistem keuangan berkelanjutan bisa segera diterapkan. Antara lain, kenaikan produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan bisa mencapai 0,62 persen per tahun. Hingga tambahan kenaikan cadangan devisa mencapai 51,9 miliar dolar AS. Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi menuju Ekonomi Hijau juga sangat besar. Antara lain dana yang tidak sedikit dan proyek berkelanjutan yang masih terbatas. Dari kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setidaknya Indonesia membutuhkan Rp 745 triliun per tahun hingga 2030. Karenanya butuh dukungan dari berbagai negara maju lainnya untuk melakukan investasi besar-besaran di sektor Ekonomi Hijau Indonesia," pungkas Bamsoet.