kabargolkar.com, SUKABUMI - Berkaitan dengan pencairan bantuan sosial (Bansos) BPNT/PKH Tunai senilai Rp600 ribu dari Kementrian Sosial (Kemensos), Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi berharap bisa diterima secara utuh, tanpa potongan apapun.

“Mengimbau kepada masyarakat penerima untuk bisa menggunakan pola yang baru ini berupa uang cash sebesar Rp600 ribu. Pertama, harus dipastikan diterima utuh tanpa potongan apapun,” harap anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi HM Agus Mulyadi, kepada sukabumiheadlines.com, Rabu (2/03/2022).

Agus juga berharap mekanisme pencairan sesuai konsep yang disampaikan oleh negara hari ini, yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

“Harus digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang betul-betul dibutuhkan, baik itu sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain keperluan sehari-hari,” tambah Agus.

Ia juga meminta kepada aparatur baik di tingkat kecamatan, tingkat desa dan seluruh yang terlibat untuk tidak mengarahkan penerima manfaat untuk berbelanja ke e-warong tertentu.

“Mengimbau untuk tidak mengarahkan lagi agar uang digunakan atau dibeli di e-warong tertentu karena sudah menjadi hak masyarakat. Biarkan masyarakat menggunakan (uangnya-red). Sehingga, uang yang ada bisa bergulir di seluruh warung-warung di Kabupaten Sukabumi,” harap dia.

Lebih jauh, Agus berharap aparat dan media untuk sama-sama mengawasi karena perguliran uang yang di turunkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Saya berharap aparat dan media bisa ikut mengawasi karena uang yang diturunkan pemerintah bertujuan untuk mengungkit perekonomian di masyarakat,” pungkas Agus.