kabargolkar.com, BANGKALAN – Komisi VIII DPR RI memantau secara langsung proses penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial RI untuk para penerima manfaat di Kabupaten Bangkalan, Madura.

"Kami hadir untuk mengawasi dan memastikan bantuan dari Kemensos RI tepat sasaran kepada penerimanya," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Ali Ridho, Rabu (2/03/2022).

Selain itu, lanjutnya, mengumpulkan data terkait kendala-kendala di lapangan selama penyaluran bansos tahun 2022 juga menjadi bagian dari agenda kunjungan Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Bangkalan.

"Semua kami inventarisir dan akan dibahas dalam rapat kerja. Kami selalu meminta Kemensos RI untuk memperbaiki data-data penerima bansos," imbuh politikus Golkar ini.

Ali Ridho tidak memungkiri jika data penerima bansos di berbagai daerah hingga saat ini belum sepenuhnya valid. Sebab, kata dia, masih banyak ditemukan data ganda. "Persoalan bank data sudah menjadi masalah klasik. Dari dulu data di pusat dan daerah tidak pernah sama," ucapnya.

Sementara, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim mengungkapkan, bantuan sosial itu meliputi BPNT, PKH, bantuan untuk yatim piatu korban Covid-19 dan bantuan penyandang disabilitas.

"Kemensos RI telah mengembangkan program perlindungan sosial yang lebih komplemtaritas dan lebih adaptif. Ini hasil kerjasama pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI," tandasnya di sela-sela penyaluran bansos di Bangkalan.