kabargolkar.com, JAKARTA - Legislator Golkar DPR RI Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak memberi toleransi bagi para pengusaha dalam hal penanganan perkebunan sawit ilegal.

Sosok yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menekankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menindak tegas para pelaku perusakan hutan. Terutama, terkait aktivitas lahan perkebunan sawit ilegal.

Bagi Dedi, para pengusaha itu telah menikmati keuntungan besar namun melanggar hukum. “Masalah tersebut tidak boleh ditoleransi,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dia juga meminta KLHK menekan para pengusaha yang dinilainya hanya mengutakan kepentingan sendiri dan tidak memiliki rasa nasionalisme.

“Bisa enggak KLHK melakukan penekanan terhadap para pengusaha yang tidak memiliki nilai nasionalisme? Mengutamakan penjualan minyak goreng untuk kebutuhan luar negeri dibanding memenuhi kebutuhan domestik? Padahal rakyat Indonesia memiliki hak menikmati hasil alam, salah satunya minyak goreng,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu pun menyoroti soal tidak sinkron antar kementerian dan lembaga negara terkait untuk melindungi hutan Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Provinsi Riau pada Senin (7/3/2022) lalu, pemerintah melakukan penyegelan hutan yang menjadi lahan aktivitas ilegal. Akan tetapi, lahan tersebut telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR/BPN setempat.

Tidak ingin terulang kembali, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini berharap KLHK bekerja sama dengan pihak terkait untuk segera membenahi administrasi, pembayaran denda, beserta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga meminta agar KLHK tetap berupaya memperkaya kajian dari berbagai perspektif, satu di antaranya dari sisi planologi sehingga pengambilan kebijakan tidak pincang.

“Kita perlu penegasan kajian dari sisi planologi sehingga kita bisa lihat sudah sejauh apa penanganan hutan sawit ilegal yang sudah tertangani. Jangan sampai negara dirugikan,” tandasnya.