Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi terus memantau regulasi dan Peraturan Daerah (Perda) yang berperan dalam menyelamatkan hutan dari area perkebunan kelapa sawit ilegal.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, saat ini masih banyak masalah terkait kepemilikan hutan adat akibat domain birokrasi yang dikuasai korporasi dan para pemegang modal.

“Kepemilikan hutan adat itu masih terkendala Peraturan Daerah (Perda) di setiap wilayah. Para bupatinya itu rata-rata tidak memiliki concern untuk DPRD-nya membuat Perda, karena dorongannya beda ketika mendapat dorongan korporasi, tidak ada sponsornya gitu, sponsor untuk membuat regulasi itu,” kata Dedi dalam keterangan persnya, Sabtu (9/4/2022).

Pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, jangan sampai polemik tersebut membuat masyarakat asli jadi terpinggirkan di wilayahnya sendiri, akibat kepungan area perkebunan sawit.

"Dengan adanya area perkebunan sawit ini pun tidak menjanjikan taraf kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat," tegas Dedi.

“Ketika menjadi area perkebunan sawit yang besar, tidak pula menjadi implikasi terhadap kesejahteraan publik. Itu bisa dibuktikan kan cari minyak aja susah," sambungnya.

Oleh sebab itu, Dedi meminta kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), agar segera memperbaiki regulasi perizinan hutan.

"Sehingga kita ingin ke depan itu segera dibenahi, jadi luasnya area bisa menimbulkan kesejahteraan publik tidak terbukti juga, ini fokus kita,” harap Dedi.

Dari sisi politik kebijakan, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut menyayangkan perizinan yang dinilai sangat mudah sekali, justru dikeluarkan pemerintah setempat akibat korporasi yang menguasai pembiayaan dan struktur politik dari tingkat Gubernur dan Kepala Daerah.

"Faktor inilah yang dinilainya perlu dibenahi dalam rangka menyelamatkan hutan yang masih tersisa," kesal Dedi.

“Corporate menguasai pembiayaan, karena pembiayaan dia menguasai struktur politik dari Gubernur sampai Kepala Daerahnya, ini lama kelamaan nanti per pulau itu hanya dikuasai oleh berapa orang? Karena mudah keluarin izin-izin, kuasain-kuasain, maksud saya adalah ini tidak boleh lagi terjadi, perkuat aspek-aspek yang bersifat regulatif nya dan kemudian selamatkan (hutan) yang ada,” tutup Dedi.