Wacanaonline.com - Cita-cita Hillary Clinton duduk di kursi presiden hancur karena bocornya e-mail pribadi
yang memuat informasi rahasia. Donald Trump berisiko mendapatkan dakwaan pidana karena menolak menyerahkan catatan rahasia pemerintah seusai turun jabatan.

Kini, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dapat mengalami masalah politik mengenai dokumen rahasia yang salah tempat. Tiga situasi tersebut memang jauh berbeda.

Namun, bila disatukan, ketiganya menunjukkan bagaimana pengelolaan dokumen telah menjadi sumber kontroversi di tingkat tertinggi politik Amerika. Beberapa menilai masalah-masalah itu peringatan pada kecerobohan dan keangkuhan dalam menangani rahasia pemerintah.

Bagi yang lain menjadi pengingat bahwa pemerintah federal telah membangun sistem yang sulit dan mungkin tidak dapat dikelola untuk menyimpan dan melindungi informasi rahasia.

"Kesalahan terjadi, jadi sangat mudah untuk mengambil tumpukan dokumen di meja Anda saat Anda keluar kantor, dan Anda tidak sadar salah satunya dokumen rahasia, Anda hanya tidak pernah mendengarnya, apa pun alasannya," kata Mark Zaid, pengacara yang bekerja di isu keamanan nasional, Kamis (12/1).

Kini, Amerika sudah sering mendengarnya. Acara bincang politik diisi tentang dokumen apa yang disimpan di kotak yang mana di lemari yang mana. Pemilih dikuliahi jargon-jargon intelijen, seperti TS/SCI, HUMINT, dan asesmen kerusakan.

Masalah e-mail menjadi narasi utama kampanye Hillary Clinton. Penyelidikan pidana juga membayangi harapan Trump untuk kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik yang kini menguasai House menggelar penyelidikannya sendiri terhadap praktik pengelolaan data rahasia pemerintahan Biden, terutama setelah ada dokumen rahasia kedua yang ditemukan.

"Masyarakat Amerika sangat mengerti sebagian masalah yang melibatkan dokumen rahasia karena kami telah membicarakannya hampir selama delapan tahun," kata konsultan politik dari Partai Republik, Alex Conant.

Saat itu, komite House dari Partai Republik yang sedang menyelidiki penyerangan kantor konsulat AS di Benghazi, Libya, menemukan Clinton menggunakan e-mail pribadi saat menjabat menteri luar negeri. Penyelidikan federal tidak menghasilkan dakwaan, tapi 110 dari 30 ribu e-mail diserahkan ke pemerintah karena ditetapkan sebagai informasi rahasia.

Trump yang menyerang Clinton soal e-mail itu memenangkan pemilihan umum, tapi ia juga menunjukkan kecerobohan dalam mengelola data rahasia. Ia pernah membahas data intelijen sensitif dengan duta besar Rusia untuk AS, hal yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin membahayakan sumber yang membantu membatalkan rencana teroris.

Setelah turun jabatan, Trump diduga membawa dokumen rahasia ke rumah pribadinya di Mar-a-Lago, Florida. Sebagian telah ia serahkan ke Arsip Nasional AS, tapi ia menolak menyerahkan sebagian lainnya.

Departemen Kehakiman khawatir rahasia keamanan nasional dalam bahaya. Departemen pun mengeluarkan surat penggeledahan dan menemukan banyak dokumen yang sangat rahasia.

Pemerintah AS menunjukkan utusan khusus yang akan menentukan dakwaan dalam kasus itu atau penyelidikan terpisah mengenai upaya Trump mempertahankan kekuasaan pada 6 Januari 2020. Ketika itu, pendukungnya menyerbu masuk ke gedung Kongres AS. 

Kasus Biden

Asisten Presiden AS Joe Biden menemukan dokumen rahasia lainnya di lokasi yang terpisah dari kantor lembaga think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Asisten Biden telah mencari materi rahasia lainnya yang mungkin masih tertinggal