Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyoroti rencana Bupati Rembang Rembang, Jawa Tengah (Jateng), Abdul Hafidz yang akan merelokasi pedagang Pasar Rembang ke Pasar Kambing.

Diketahui, saat ini para pedagang di Pasar Rembang terus melontarkan penolakan. Persoalan ini bahkan menarik perhatian nasional.

Alasannya, para pedagang di Pasar Rembang merasa rencana pemindahan itu dinilai tanpa didahulu komunikasi dan sosialisasi.

Firman selaku anggota Komisi IV DPR ini, berencana menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, terkait rencana relokasi Pasar Rembang.

Rencana relokasi akan menggunakan alokasi anggaran dari APBN, dengan nilai mencapai Rp 120 miliar.

“Saya akan surati Menteri PUPR, meminta rencana relokasi ditangguhkan sementara sampai masalahnya clear,” kata Firman saat berdialog dengan Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang (P3R) di Jakarta seperti yang kami lansir dari laman SOKSINEWS, Jumat (25/2/2022).

Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, setiap rencana pembangunan harus melalui sejumlah tahapan.

Terkait pembangunan pasar tradisional, menurut Firman, harus terencana dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Relokasi pedagang pasar itu bukan sekadar memindahkan orang. Mereka yang menempati pasar bukan untuk tempat tidur, tapi untuk mencari nafkah,” pinta Firman.

Oleh sebab itu, Firman mengingatkan, rencana relokasi juga harus disediakan tempat yang terencana, bisa diakses masyarakat, dan bisa membuat para pedagang tetap beroperasi karena menjadi tempat tujuan masyarakat untuk berbelanja.

“Kalau tempat barunya sudah diakses, siapa yang mau belanja?," ucap Firman.

Lebih lanjut, Firman turut mempertanyakan mengenai kajian publik dari Universitas Diponegoro yang menjadi dasar rencana relokasi.

Firman merasa bingung, apakah kajian yang dibuat sudah melibatkan masyarakat yang berkepentingan.

“Kalau tidak ada, maka akan sangat berbahaya,” ungkapnya.

Firman mengingatkan, pasar tradisional harusnya menjadi kebanggaan masyarakat, bukan justru tergerus. Karena rencana pembangunan Pasar Rembang menggunakan alokasi dari APBN, melalui Kementerian PUPR, Firman berencana mengintervensi.

“Tapi saya tidak akan masuk pada wilayah kerja pemerintah daerah. Dari sisi kelayakan, ini harus benar-benar dipastikan. Para pedagang harus mendapat kepastian tentang lokasi baru, apakah bisa mendatangkan pembeli,” tutup Firman.