Kabargolkar.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo memberikan apresiasi atas gagasan dan usulan dari pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kedepannya, lanjut Firman, RUU tersebut lebih mengatur kepada hal-hal yang substantif dan dibutuhkan terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

Sehingga, kata anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, nantinya tidak perlu melebar dan tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

"Perlu kami ingatkan bahwa baru saja kita ini menyelesaikan sebuah regulasi yang selama ini dianggap regulasi-regulasi tersebut tumpang tindih melalui Undang-Undang Cipta Kerja," kata Firman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

"Oleh karena itu, dalam sebuah rancangan undang-undang itu kita pertama harus betul-betul mencermati dan mengikuti terhadap ketentuan undang-undang yang baru kita revisi yaitu salah satunya adalah undang-undang itu diundangkan harus dapat dilaksanakan," sambungnya.

Jika dilihat dari substansi yang disampaikan pengusul, Firman menilai, masih ada norma-norma yang diatur secara abstrak, sehingga sulit untuk dilaksanakan.

“Oleh karena itu dalam rancangan undang-undang ini tidak boleh bertabrakan juga dengan undang-undang yang sudah mengatur. Katakanlah mengenai ketentuan yang berkaitan dengan masa tenaga kerja," ucap Firman.

Lebih lanjut, Firman menegaskan, Baleg DPR RI juga perlu mendengarkan masukan dari pihak pemerintah.

"Apakah ada kespesifikan atau kekhususan tentang masalah ini. Karena tentunya pada waktu pembahasan di UU Cipta kerja juga kita juga sudah membahas tentang masalah cuti (bagi ibu) pekerja) dan lain sebagainya," tegasnya.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan agar undang-undang ini lebih baik mengatur hal-hal yang memang dibutuhkan, tidak perlu melebar kemana-mana," lanjutnya.

Terkait kesejahteraan, ucap Firman, dalam kondisi seperti sekarang ini apakah negara akan mampu jika semua dibebankan kepada negara.

"Jangan sampai nanti kita sebagai pembuat undang-undang seperti membuat satu kebijakan yang tidak pernah dipikir secara mendalam terhadap makna daripada undang-undang ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari tenaga ahli, Fraksi Partai Golkar akan mendalami secara lebih mendalam dan kami juga akan memberikan tanggapan setelah kami selesai melakukan pendalaman internal kami," tutup Firman.