Wacanaonline.com - Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar tak takut untuk mengganti ketua umum partai berlambang pohon beringin Airlangga Hartarto.

Menurut mantan Menteri Sosial (Mensos) itu, para kader Partai Golkar harus menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.

"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ujar Idrus di Hotel Sultan, Kamis (27/7).

Idrus mengatakan kasus yang diduga melibatkan Airlangga harus dipikirkan para anggota DPD I Partai Golkar dengan seksama.

"Ini apakah memberatkan partai atau tidak. Harus ada kesadaran bersama untuk menjawab. Iya memberatkan? Kalau memberatkan mari sama-sama menentukan langkah," tuturnya.

Ia menjelaskan langkah yang dimaksud yakni membebaskan partai dari hal-hal yang memberatkan seperti kasus-kasus yang diduga melibatkan Airlangga.

"Kan mestinya itu cara berpikirnya, jangan terpaksa. Masa sih kader? Kami ini kan tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran," kata dia.

Ia mengingatkan kepada para kader Golkar untuk tak takut dipecat jika memiliki dasarnya ideologi dan konsep.

"Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan ini. Kan kasihan Golkar kalau DPD 1 dan 2 ada semacam informasi yang tidak benar," ucapnya.

Idrus juga mengaku khawatir Partai Golkar akan ditolak berbagai pihak jika Airlangga diproses oleh lembaga hukum.

"Kalau ini diproses, ini kan sudah tahu tahun politik ini tolak menolak. Kan susah, kalau ini sudah terjadi implikasinya terhadap Golkar sangat naratif," ujar Idrus.

"Kalau tidak ada kesadaran ini, kita jangan berpikir Golkar akan lebih maju ke depan, jangan bermimpi mau menang," demikian Idrus.

Idrus Marham menghirup udara bebas setelah menjalani 2 tahun divonis penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada akhir tahun 2020 lalu. Kasus ini yang sebelumnya membuat Idrus mengundurkan diri dari Mensos Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Idrus disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.