Wacanaonline.com, Jakarta -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru-baru ini merilis data yang menunjukkan tren peningkatan angka golput pada Pilkada Serentak 2024 di tujuh provinsi besar. Provinsi yang mengalami lonjakan angka golput tersebut meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata tingkat golput dari tujuh wilayah ini mencapai 37,63 persen, angka yang cukup mencemaskan.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menjelaskan bahwa peningkatan signifikan ini terlihat di Jakarta, di mana angka golput naik dari 20,5 persen pada Pilgub sebelumnya menjadi 46,91 persen pada 2024. Sumatera Utara juga menunjukkan kenaikan mencolok, dari 38,22 persen menjadi 46,41 persen. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat kenaikan moderat dari 29,84 persen menjadi 31,14 persen. "Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih," ujar Adjie.

Provinsi lain juga mengalami tren serupa, seperti Banten yang naik dari 36,1 persen menjadi 37,78 persen dan Jawa Barat yang melonjak dari 29,7 persen menjadi 36,98 persen. Namun, Jawa Tengah sedikit berbeda karena mengalami penurunan dari 32,36 persen menjadi 29,48 persen. Adapun Jawa Timur mencatat kenaikan dari 33,08 persen menjadi 34,68 persen.

Menurut Adjie, ada beberapa faktor utama di balik fenomena ini. Salah satunya adalah kelelahan masyarakat dalam menghadapi rangkaian Pemilu, di mana perhatian mereka lebih banyak tersita untuk Pilpres dan Pileg. Selain itu, kandidat kepala daerah yang dianggap kurang menarik dan meningkatnya apatisme politik juga turut memperburuk keadaan. "Masyarakat semakin meragukan kemampuan kepala daerah dalam membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka," tambah Adjie.

Senada dengan itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menyoroti peran partai politik yang dinilai gagal menghadirkan calon-calon berkualitas. "Publik jenuh karena tidak ada inovasi dalam penawaran politik," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut peningkatan angka golput bukan semata-mata tanggung jawab partai politik, melainkan seluruh pemangku kepentingan. "Ini adalah tanggung jawab bersama, baik partai politik, pemerintah, maupun penyelenggara Pemilu. Kita harus melakukan riset untuk memahami lebih dalam penyebabnya," jelas Zulfikar.

Ia juga menekankan pentingnya mendesain ulang sistem Pemilu agar partisipasi publik lebih terjaga. "Kita bisa mempertimbangkan model pemilu nasional dan lokal yang terpisah agar fokus publik tidak terbagi dan kelelahan politik bisa dihindari," tambahnya.

Dengan tren ini, upaya untuk mendorong partisipasi pemilih menjadi tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia. Kualitas calon, pendekatan politik yang segar, dan desain sistem Pemilu yang lebih efektif menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini. (rif)