Mataram, 6 Januari 2025 Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Dapil II NTB, Sari Yuliati, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan. Peningkatan laporan kasus dari 77 pada 2023 menjadi 94 pada 2024, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan semakin tinggi.

 

“Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Mataram menangani kekerasan ini secara serius, salah satunya dengan memperkuat hubungan dan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH). Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan cepat,” ujar Sari Yuliati.

 

Penguatan Sinergi dengan APH

Sari menekankan bahwa hubungan erat dengan APH, seperti kepolisian dan kejaksaan, adalah kunci dalam memastikan perlindungan hukum bagi korban. “Kolaborasi yang solid antara DP3A, APH, dan lembaga sosial diperlukan untuk menciptakan sistem yang responsif dan efektif, sehingga korban merasa aman melapor dan pelaku mendapat hukuman setimpal,” tambahnya.

 

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas APH dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. “APH perlu diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus sensitif seperti ini, termasuk memahami kebutuhan korban secara psikologis dan hukum,” jelasnya.

 

Dukungan Fasilitas dan Kebijakan

Selain penguatan hubungan dengan APH, Sari mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk terus mengembangkan fasilitas seperti rumah aman dan layanan konseling bagi korban. Ia juga menyatakan komitmennya di Komisi III DPR RI untuk memperjuangkan kebijakan dan anggaran yang mendukung perlindungan anak dan perempuan, khususnya di NTB.

 

Harapan dan Komitmen

“Saya berharap langkah kolaboratif ini dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kota Mataram. Penanganan yang cepat dan tuntas tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku,” pungkas Sari Yuliati.

 

Penutup

Sari Yuliati mengapresiasi upaya semua pihak yang telah terlibat dalam menangani isu ini. Ia berharap koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, APH, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan bagi anak dan perempuan.