Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menyindir adanya 'menteri dungu' di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, terdapat salah satu menteri di pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya sangat lambat dalam bekerja.

Pernyataan Nusron Wahid itu terlontar saat menjadi pembicara dalam acara Adu Perspektif 'Siapa Puas dengan Jokowi', yang diadakan detikcom, Rabu (23/2/2022) kemarin.

Awal mulanya, Nusron bercerita mengenai problem di pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menyebut adanya gap antara perilaku Presiden Jokowi dengan menteri-menterinya.

"Adanya gap antara perilaku presiden dan perilaku para pembantunya. Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat," ujar Nusron.

Ia lantas mencontohkan ketika situasi batubara langka. Saat itu, Presiden Jokowi dengan cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara.

Bahkan perintah itu, kata Nusron, sampai dijabarkan dalam pidato Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation), dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng," kata Nusron.

"Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya," lanjutnya.

Ketika situasi makin sulit, menurut Nusron, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu.

Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka.

Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah 'berperang', yakni dengan melarang ekspor CPO.

"Namanya 'perang' ketika bom diledakkan ya pasti akan mematikan anak kecil, mematikan ibu-ibu, tetapi selamat dulu, menang dulu. Nanti tinggal ditata 2 bulan pasti akan ada equilibrium mana yang perlu dibenahi ini," tutur Nusron.

Nusron kemudian menyinggung 'menteri dungu'. Meski begitu, ia tak menjelaskan detil siapa yang dimaksud menteri dungu.

"Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan," tutup Nusron.