Bekasi - Setelah melakukan peninjauan pagar laut di Desa Kohod Tangerang pekan lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR / Kepala BPN) Nosron Wahid kembali melakukan sidak terkait masalah pagar lau yang berada di Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, selasa (4/2/25).

Pada kesempatan tersebut, Nusron mengungkapkan bahwa pagar laut yang terpasang di Bekasi luasnya mencapai 581 Ha. Dimana sebanyak 509 Ha tanah di area pagar laut tercatat pada kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, sedangkan 72 Ha lainnya, diambil dari NIB warga sekitar yang terbit melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021. Dengan begitu, peta bidangnya dipindah ke area laut.

"Ini semua kalau ditotal jumlahnya 509 hektar. Jadi 509 ditambah 72, 581 hektar," kata Nusron kepada awak media.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Nusron akan mencabut sertifikat dengan luas 72 Ha tersebut yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini terungkap ketika Kementerian ATR/BPN menemukan 72 Ha sertifikat tersebut, berupa 89 bidang tanah darat milik 84 warga setempat, dipindahkan posisinya ke area laut.

"Kami nggak pernah menerbitkan sektifikat. Sektifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut," lanjut Nusron

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan bahwa ada oknum pejabat tinggi di Kementeriannya yang diduga menjadi dalang dibalik persoalan ini.

"Dan nggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa, Pak? Nggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem kecuali dia kerjasama dengan hacker," lanjut Nusron