Kabargolkar.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membeberkan berbagai hasil rapat antara Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengatakan, KADIN mendukung berkembangnya industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI).

"Tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, menunjukan kedaulatan sebuah bangsa. Sekaligus menjadi nilai tambah dari segi penyediaan lapangan pekerjaan, maupun bagi perekonomian nasional," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Kamis (24/2/2022).

"Kita sudah memiliki setidaknya 81 pelaku usaha swasta yang bergerak memproduksi Alutsista TNI. Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sampai sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur," sambungnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DEPINAS SOKSI ini menjelaskan, KADIN juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas pengusaha nakal yang terlibat dalam penimbunan minyak goreng.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat masih mahalnya harga minyak goreng, kata Bamsoet, KADIN akan mendorong kalangan dunia usaha melakukan operasi pasar di berbagai daerah.

"Tindakan sekelompok orang atau pengusaha yang menimbun minyak goreng sangat tidak bisa ditolelir. Hal tersebut berdampak pada keresahan di masyarakat. Pengusaha yang terbukti menimbun minyak goreng harus disanksi tegas. Selain itu, sudah saatnya para pengusaha besar pemilik usaha minyak goreng turun membantu masyarakat dengan melakukan operasi pasar minyak goreng," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan, KADIN juga mendukung gagasan Bank Indonesia merumuskan pembuatan mata uang digital atau `digital rupiah`.

Bagi Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu, hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa G20 juga menekankan implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional.

Dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi, G20 akan melanjutkan implementasi peta jalan sistem pembayaran lintas batas (G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments) untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Sekaligus mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan.

"Selaras dengan rancang bangun sistem pembayaran di era digital tersebut, kita patut mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Bank Indonesia, misalnya melalui peluncuran Bank Indonesia Fast Payment sebagai implementasi dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025," tegas Bamsoet.

"Langkah ini perlu didorong untuk terus dikembangkan, karena pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi digital juga akan terus melaju dan membutuhkan langkah-langkah penyesuaian, termasuk dalam menyikapi fenomena digital trading dan aset kripto," tutup Bamsoet.