kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melakukan kunjungan silaturahmi kepada
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang baru Andi Widjajanto, untuk meminta masukan terkait kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) serta kajian peta politik nasional jelang Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Lemhannas. 

Sekaligus meminta bantuan Lemhannas untuk mengkaji kondisi geopolitik dunia pada saat ini dan yang akan datang, serta dampaknya terhadap Indonesia di masa kini dan di masa mendatang.

Lemhannas memiliki reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional. Hasil kajiannya pun memiliki kredibilitas karena berasal dari para pemikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

"MPR RI senantiasa melibatkan Lemhannas dalam berbagai penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) maupun Round Table Discussion (RTB) yang membahas tentang PPHN. Selain itu, Lemhannas sendiri juga aktif mengadakan FGD di kantor mereka untuk membahas PPHN. Hasil kajian Lemhannas dan hasil kajian MPR RI mengenai PPHN sangat penting untuk mendorong hadirnya PPHN sebagai bintang penunjuk arah, sehingga pembangunan yang dilakukan antara pusat dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya bisa tetap selaras dan berkesinambungan," ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (23/2/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia Emas 2045 bukanlah angan-angan. Melainkan visi bersama yang harus diwujudkan dari sekarang. Perlu peran dari semua pihak, khususnya dari Lemhannas yang melakukan kajian secara holistik dengan melihat berbagai aspek. Serta bertumpu pada Empat Pilar Visi Indonesia Emas 2045, yakni Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan pembangunan; serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

"Secara ekonomi, misalnya, pada tahun 2045 nanti kita menginginkan agar Indonesia Indonesia bisa menduduki peringkat 5 pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen, PDB per kapita mencapai USD 23.199, pertumbuhan peranan investasi 6,4 persen, pertumbuhan peranan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan peranan pertanian 3,2 persen. Sementara pada aspek pertahanan, kekuatan pertahanan berbasis smart power harus didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. Sekaligus mewujudkan TNI yang kuat dan dilengkapi Alutsista teknologi modern, dengan industri pertahanan nasional yang maju dan sehat serta menjadi pelaku utama global supply chain," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, Indonesia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi ketegangan geopolitik dunia. Khususnya pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan Amerika Serikat dan Sekutunya siap bersatu melawan agresi Rusia di Ukraina. Sebagai tanggapan atas tindakan Presiden Vladimir Putin mengakui dua wilayah Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis dan mengerahkan tentara dengan dalih penjaga perdamaian