Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid beserta Wakil Menteri (ATT/BPN) Ossy Dermawan mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Kamis 30 Januari 2025.

Adapun agenda Raker Komisi II DPR RI ini membahas tiga poin penting, yaitu evaluasi kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2024, pembahasan program kerja Kementerian ATR/BPN 2025, dan pembahasan lainnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN, termasuk permasalahan sertifikat pagar laut yang terjadi di pantai utara Tangerang.

Dalam paparannya, Nusron Wahid menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN telah berjalan optimal, dengan realisasi belanja mencapai 99,04% dan menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target hingga 102%.

“Beberapa program prioritas bahkan melebih target. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) misalnya dari target 8,4 juta bidang, realisasinya mencapai 11,6 juta bidang atau 137 persen. Selain itu, sertifikat hak atas tanah dalam PTSL juga melampaui target dengan total 3,7 juta sertifikat yang telah diterbitkan”. Ungkap Nusron Wahid dalam Raker dengan Komisi II DPR RI.

Adapun pada Raker ini, Nusron Wahid memaparkan sembilan capaian Kementrian ATR/BPN dalam 100 hari kerja Kementerian ATR/BPNyaitu:

1. Telah dilakukan penataan ulang sistem dan tatacara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU)
2. Telah dilakukan penertiban pendaftaran dan penertiban sertipikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit,
3. Telah diselesaikan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebanyak 14 hak pengelolaan dari target 6 hak pengelolaan,
4. Telah dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sebanyak 6.621 bidang dari target 1.000 bidang,
5. Telah diselesaikan pendaftaran tanah sebanyak 2,6 juta bidang dari target 1,5 juta bidang tanah dalam 100 hari kerja,
6. Tercapainya 104 Kantor Pertanahan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap,
7. Tercapainya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 42 Persub dari target 26 Persub,
8. Saat ini masih terus dilakukan Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tatat Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), 
9. Pelaksanaan Progran Integrated Land Administration and Spatial Palaning (ILASP) World Bank.