WacanaOnline Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan pengawasan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) DPR terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai mitra kerja Komisi III. Langkah ini bertujuan untuk memastikan Polri menjadi institusi yang profesional, bersih, dan berintegritas. Pernyataan ini disampaikan oleh Sari Yuliati kepada media, menyusul sejumlah kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian.

 

“Kami di Komisi III DPR memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal institusi Polri agar tetap sejalan dengan harapan masyarakat. Pengawasan yang berkelanjutan adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi oknum-oknum yang merusak citra Polri,” ujar Sari Yuliati.

 

Ia menegaskan bahwa berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota Polri harus menjadi pelajaran penting untuk mendorong reformasi internal secara menyeluruh. Selain itu, Sari juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan internal di tubuh Polri.

 

“Kami mendorong adanya langkah tegas dalam pembinaan internal Polri. Proses rekrutmen juga harus lebih selektif agar hanya individu yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap tugas negara yang dapat bergabung,” tambah politisi Partai Golkar ini.

 

Sari Yuliati turut mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan atau melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia meyakini, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

 

“Institusi Polri adalah mitra masyarakat, dan kami ingin memastikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga. Karena itu, kami membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan atau kritik terkait kinerja kepolisian,” ujarnya.

 

Sari juga memberikan apresiasi atas langkah-langkah reformasi yang telah diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia mengingatkan bahwa reformasi tersebut harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh agar membawa dampak nyata bagi masyarakat.

 

“Kami mendukung penuh langkah Kapolri dalam membenahi institusi Polri. Namun, pembenahan ini harus terus berlanjut dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Sari Yuliati.

 

Melalui komitmen ini, Komisi III DPR bersama Polri diharapkan dapat terus bersinergi untuk menciptakan institusi penegak hukum yang profesional, humanis, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.