WacanaOnline Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mengapresiasi langkah progresif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Direktorat Pidana Perdagangan Orang (PPO). Kedua direktorat tersebut resmi dibentuk pada Selasa, 17 Desember 2024. Menurut Sari, pembentukan direktorat ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjawab permasalahan sosial yang semakin kompleks dan untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta korban perdagangan orang.
"Saya berharap dengan adanya dua direktorat ini, permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang, dapat diatasi dan tertangani dengan lebih cepat," ujar Sari.
Sari juga menekankan bahwa kehadiran Direktorat PPA dan PPO harus memberikan akses yang lebih luas bagi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kasus perdagangan orang di Indonesia, direktorat ini harus bekerja secara efektif dan optimal.
"Kehadiran Direktorat PPA dan PPO dapat menjadi harapan baru dalam memberantas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mampu menjawab kritik masyarakat terhadap penegakan hukum yang selama ini dinilai lambat dan terkadang diskriminatif dalam menangani kasus-kasus tersebut," tambahnya.
Lebih lanjut, Sari menegaskan bahwa direktorat ini harus diisi oleh personel yang memiliki kompetensi khusus agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai harapan. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan polisi wanita (Polwan) yang berkualitas sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan kesetaraan gender di tubuh Polri.
"Seperti yang disampaikan Bapak Kapolri, saya juga berharap kedua direktorat ini diisi oleh anggota yang berkualitas, terutama Polwan. Ini merupakan pembuktian bahwa Polwan mampu setara dan berkontribusi secara signifikan dalam penanganan kasus-kasus yang sensitif seperti ini," ungkapnya.
Selain itu, Sari menekankan pentingnya sinergi antara Polri dengan kementerian terkait, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.
Sebelumnya, Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus mendorong kesetaraan gender, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak.